Gereja dunia · 18 September 2026
Para Uskup di Bosnia dan Herzegovina Mengimbau Warga Menjelang Pemilihan Umum
Para uskup di Bosnia dan Herzegovina telah menyampaikan imbauan kepada warga negara menjelang pemilihan umum yang akan datang.
Para pemimpin gereja tersebut meminta warga untuk mempelajari program politik dan membuat keputusan pemilihan secara bebas sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan merujuk pada Konsili Vatikan Kedua, mereka menekankan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan bukan hanya sebuah hak, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Gereja Katolik menyatakan tidak akan merekomendasikan partai atau kandidat tertentu.
Dalam mengambil keputusan, para uskup menyarankan agar warga mempertimbangkan martabat manusia, perlindungan kehidupan, pernikahan dan keluarga, keadilan sosial, serta kebebasan beragama dan hati nurani. Penghormatan terhadap supremasi hukum serta promosi perdamaian, rekonsiliasi, dan kohesi sosial juga dianggap sangat penting. Terkait situasi demografi yang sulit, mereka menuntut kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik agar masyarakat tidak terpaksa meninggalkan tanah air mereka.
Para uskup menekankan pentingnya proses pemilihan yang adil dan pelaksanaan hak politik bagi semua warga serta kelompok etnis. Mereka menggarisbawahi kesetaraan kelompok etnis yang membentuk Bosnia dan Herzegovina serta hak mereka atas representasi politik yang sah. Kekuasaan politik harus melayani kesejahteraan umum dan tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi atau partai.
Ada peringatan tegas terhadap praktik pembelian suara, klientelisme politik, penyalahgunaan lembaga dan sumber daya negara, serta manipulasi kehendak pemilih. Mereka juga menyatakan bahwa mengabaikan suara kelompok etnis yang lebih kecil bertentangan dengan prinsip sistem politik yang adil. Selain itu, para imam dan anggota ordo diminta untuk menjaga gereja dan ibadah agar bebas dari kampanye politik partai, serta melarang penggunaan otoritas gereja untuk mendukung kandidat tertentu.
Menjelang pemilihan umum pada 4 Oktober 2026, para uskup menyerukan rasa saling menghormati dan pemeliharaan perdamaian. Mereka berharap perbedaan pandangan politik tidak menyebabkan perpecahan dalam keluarga, lingkaran pertemanan, lingkungan tetangga, atau komunitas gereja.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2013, negara ini memiliki sekitar 3,5 juta penduduk dan sekitar 3,4 juta pemilih terdaftar untuk pemilihan tahun 2026. Secara politik, negara ini terbagi antara etnis Bosniak, Serbia, dan Kroasia, serta warga yang tidak mengidentifikasi diri dengan salah satu dari ketiga kelompok tersebut. Konflik politik utama berkaitan dengan hubungan antara Bosnia dan Herzegovina dengan Republika Srpska, serta masalah sentralisasi atau otonomi entitas. Isu sentral lainnya adalah sistem pemilihan dan posisi etnis Kroasia, terutama dalam pemilihan anggota kepresidenan negara. Meskipun semua partai relevan mendukung bergabung dengan Uni Eropa, mereka memiliki perbedaan besar mengenai tatanan negara di masa depan. Situasi politik juga dipengaruhi oleh hubungan dengan Serbia dan Kroasia serta warisan perang yang belum terselesaikan.